Cirebon l HukumKriminal.com – Ketua tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon Hj Wahyu Tjiptaningsih SE.MSi, melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Selasa (07/09/2022)
Kedatangan Ketua TKPKD yang juga Wakil Bupati Cirebon kali ini, sekaligus meninjau langsung ke masyarakat di wilayah salah satu desa, yaitu Desa Keraton.
Selain itu, Wabup juga langsung melakukan Monev penanggulangan kemiskinan yang di pusatkan di kantor Kepala Desa (Kuwu) Keraton.
Tak sendiri, Wabup juga didampingi oleh beberapa dinas teknis, seperti Bappelitbangda, Disdukcapil, Dinsos, Dinkes dan beberapa dinas terkait dalam melakukan monitoring.
Dalam sambutannya di hadapan Kuwu se-Kecamatan Suranenggala, Wabup mengungkapkan ada beberapa poin penunjang dalam menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Oleh karena iłu, Wabup juga menyampaikan kegiatan monev ini, harus dimanfaatkan oleh semua pihak dalam mencari solusi atas permasalahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Suranenggala.
Hj Wahyu Tjiptaningsih SE.MSi menuturkan kepada media, kebetulan pada hari ini kita monitoring TKPKD di Kecamatan Suranenggala.
“Kecamatan Suranenggala ini tingkat kemiskinannya hampir 68% lebih ya, ya memang kehadiran kita di sini tadi kita saksikan bersama, bahwa kita On The Spot di beberapa rumah warga yang memang perlu dibantu, artinya On The Spot ini, bahwa kehadiran pemerintah daerah terkait kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon, bisa dirasakan oleh masyarakat kita langsung support di sana, terkait dengan bantuan Rutilahu nya, begitu pun dengan bpjs-nya. Bantuan-bantuan PKH bpnt. Ya terus kemudian juga kalau kita lihat juga disini potensinya tadi pak camat sampaikan terkait permasalahan bahan limbah daripada kerang-kerang ini, memang masyarakat membuang di kali ya, yang ini menjadi pendangkalan di kali tersebut, oleh karenanya ini kita carikan solusinya. Bagaimana dari limbah ini bisa bermanfaat tadi disampaikan oleh pak camat bisa dibuat paving block terus kemudian juga menjadi makanan ternak, hanya saja memang perlu bantuan alat dari provinsi,” kata Wapub.
Wabup berharap, mudah-mudahan, yang diinginkan atau yang diharapkan dari masyarakat Kecamatan Suranenggala, bisa didapat, bantuan dari provinsi, yaitu kalau sesuai dengan dtks Yang dilaporkan di Kemensos BPS itu, memang keseluruhan Kabupaten Cirebon ini hampir di atas 70%.
“Terbukti Kemiskinan yang di sini tadi dilaporkan ada 68%. Oleh karenanya kita verifikasi validasi data yang kita inginkan dapat data single best gitu ,dan berdasarkan ketentuan aturan dari Kemensos juga ini harus ada verifikasi atau update data tiap bulan, ini tidak secara keseluruhan hanya saja kalau ada masyarakat yang meninggal, kemudian masyarakat yang memang ada perubahan secara ekonomi kemudian juga ada masyarakat yang pindah ini yang dilaporkan tiap bulan, itu yang kita inginkan bahwa data yang nanti di Musrembangkan ini adalah data yang memang sudah benar-benar valid,” kata Wabup.
Lanjut Wabup, adapun tidak layak sebanyak 13000 orang yang sudah kita monitoring dari 14 kecamatan.
“Dari 13000 orang ini yang nanti terjadi pengurangan karena sudah tidak layak, dan ini kita bisa menyisihkan anggaran yang sebegitu besar, karena sudah tidak layak karena apa yang jadi permasalahan ada kurang lebih 28.000 masyarakat yang memang sudah meninggal tapi masih ada namanya,” kata Wapub.
Nanti kita sarankan ada Dukcapil, kita serahkan kepada kuwu untuk melaporkan warganya yang sudah meninggal.
“Kita buatkan akte kematian,” kata Wapub.
“Untuk harapan saya sebagai ketua ke depan kita sudah sampaikan, bahwa semua pak kuwu dan teman-teman Puskesos yang kita hadirkan, yang hadir di sini ya, mereka setelah kita hadir ya sudah harus eksen, laporkan agar penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon ini, Biar lebih signifikan,” imbuh Wapub Cirebon.
Di sisi lain, menurut keterangan Camat Suranenggala Masrukhin mengatakan, selaku pemerintah Kecamatan Suranenggala, terkait Monev hari ini, Alhamdulillah ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan bisa menyambangi di Kecamatan Suranenggala, dan mendapatkan giliran hari ini.
“Tadi ibu ketua sekaligus Wakil Bupati Cirebon, langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa orang miskin itu mendapatkan bantuan baik PKH, maupun BPNT.serta membahas terkait BPJS, dan tadi yang dikunjungi oleh Wabup benar-benar orang miskin, dan ada bantuan ini juga dalam rangka monitoring dan evaluasi. Kaitannya dengan pendataan DTKS,” kata Masrukhin.
Tugas kita lanjut Masrukhin, adalah memverifikasi dan validasi data, verifikasi dan validasi DTKS ke masyarakat untuk kelayakannya.
Kalau misalnya sudah tidak layak maka harus dicoret.
“Harapan kita yang benar-benar membutuhkan itu yang mendapatkan bantuan, kriterianya sudah ada. Jadi yang memenuhi kriteria yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya. (Yatno)
