Jakarta | Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Prabowo keberadaan tambang-tambang itu merugikan negara karena tidak mengacu pada aturan yang berlaku dan menimbulkan potensi kerugian finansial yang sangat besar.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Merespon hal itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengaku bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait keberadaan ribuan tambang ilegal itu.
“Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).
Sebagai langkah awal, Rilke menuturkan saat ini Kementerian ESDM khususnya di Ditjen Gakkum sudah melakukan verifikasi. Setelah itu, baru bisa mengambil tindakan.
Meski demikian, Rilke belum bisa membeberkan lokasi mana saja yang terdapat tambang ilegal karena proses pencarian masih berlangsung.
“Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk penanganan terhadap tambang ilegal.
“Ini yang disampaikan pak Presiden kan tambang ilegal. Artinya orang-orang yang sama sekali tidak terdaftar, nah mereka melakukan pertambangan tanpa izin dari negara. Nah itu kita harus lihat. Itu perlu koordinasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum di lapangan,” jelas Rilke. (Redaksi)