Jakarta l HukumKriminal.com – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung), sepakat untuk menghentikan penyidikan terhadap Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Nurhayati, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon.
“Sepakat menghentikan,” kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/2/2022) pagi.
Agus menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil, membahas masalah P-21 Nurhayati.
Pertemuan tersebut digelar setelah Polri melalui Biro Pengawasan Penyidik (Wassidik); melakukan gelar perkara di Mabes Polri pada, Jumat (25/2/2022) lalu.
Hasil gelar perkara itu, menunjukkan penyidik Polres Cirebon, tidak memiliki cukup bukti menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa.
Dalam pertemuan tersebut, kata Agus, pihak Kejaksaan Agung, sepakat dengan hasil gelar perkara di Bareskrim Polri, bahwa penyidik Polres Cirebon, menetapkan tersangka Nurhayati atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Oleh karena itu pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon,” kata Agus.
Agus menyebutkan, hasil pemeriksaan nantinya Kejaksaan Agung, akan bersurat ke Bareskrim Polri, untuk dimohonkan perkara Nurhayati yang sudah P-21 tersebut, dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat, untuk dihentikan penuntutannya, karena tidak cukup bukti atau diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP).
“Nanti kami akan pertimbangkan bila memang jelas akan dihentikan penuntutan untuk tahap II Nurhayati, dengan pendampingan sampai diterbitkannya SKPP-nya,” kata Agus.
Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial, dan menarik perhatian publik karena banyak pihak menilai ia merupakan salah satu pelapor/pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana desa di Desa Citemu.
Penetapan Nurhayati sebagai tersangka oleh Polres Cirebon, pada minggu ini pun menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil. (Erfa)
